Hadir Di NTB, Menko Polkam Tekankan Soliditas Forkopimda Hadapi Tantangan Global

 

Menko Polkam, Djamari Chaniago

Lombok Barat, KB.-  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan publik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

 Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (15/5).

 Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-regional Nusa Tenggara dan Maluku.

 Dalam arahannya, Djamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah saat ini menghadapi tantangan global yang berdampak langsung terhadap kondisi nasional, mulai dari ketidakpastian geopolitik, krisis ekonomi dunia, hingga ancaman stabilitas sosial.

 “Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak,” ujarnya.

 Meski demikian, pemerintah, kata dia, tetap berupaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak krisis secara langsung melalui berbagai program prioritas pemerintah.

 Ia mencontohkan sejumlah program strategis yang terus berjalan, mulai dari pembangunan rumah rakyat, koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan nasional.

 Menurut Djamari, seluruh program tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi dan kekompakan seluruh unsur Forkopimda di daerah.

 “Satu daerah tidak mungkin berjalan baik kalau tidak bersama-sama semua unsur yang ada di daerah. Tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama-sama,” tegasnya.

 Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian para pemimpin daerah dalam bersikap dan berkomunikasi di ruang publik di tengah masyarakat yang semakin kritis dan sensitif terhadap berbagai isu.

 “Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat. Rakyat membutuhkan kita bekerja keras untuk kepentingan mereka,” katanya.

 Selain itu, Menko Polkam menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital oleh pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Menurutnya, pemerintah harus aktif menghadirkan informasi yang cepat, terbuka, dan akurat agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan.

 “Kalau masyarakat kekurangan informasi, maka ruang itu akan diisi oleh informasi yang salah dan menyesatkan,” ujarnya.

 Djamari juga meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda responsif terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat guna mencegah konflik berkembang lebih luas.

 “Kalau ada keresahan di masyarakat, datangi dan selesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat menunggu kehadiran kita,” imbuhnya.

 Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan tiga elemen utama penjaga stabilitas daerah, yakni Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS).

 “Tiga elemen ini sangat penting menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Forkopimda harus kompak, FKUB harus aktif, dan daerah perlu memiliki tim penanggulangan konflik sosial yang bekerja secara proaktif,” ujar Tito.

 Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program strategis pemerintah di sektor perumahan rakyat, mulai dari percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program bedah rumah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

 Menurut Maruarar, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil sesuai arahan Presiden RI.

 “Negara harus hadir mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni,” katanya.

 Melalui forum tersebut, pemerintah berharap penguatan sinergi Forkopimda mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah tantangan global dan dinamika ruang digital yang terus berkembang. (KB-03/ADV)