Kontroversi Formatur Prematur Picu Dualisme di Tubuh Kohati

Bima, KB.- Munculnya dualisme dalam tubuh Korps HMI-Wati (Kohati) menjadi persoalan serius yang menuai perhatian berbagai pihak. Polemik ini dipicu oleh penetapan formateur yang dinilai tidak melalui tahapan prosedural sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar Kohati (PDK).

Lestari Komalasari, kader HMI, menilai bahwa formateur Sri Hartati “lahir prematur” karena tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Berdasarkan timeline resmi, forum Musyawarah Kohati (Musko) seharusnya dilaksanakan pada 3 Mei. Ketidaksesuaian waktu tersebut menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan proses yang telah berlangsung.

“Jika dianalogikan dalam perspektif medis, sesuatu yang lahir tidak melalui proses normal tentu patut dipertanyakan validitasnya. Begitu pula dengan formateur yang terbentuk tanpa mengikuti mekanisme dalam PDK,” ujar Lestari, Rabu (06/05/2026). 

Selain itu, Steering Committee (SC) dinilai telah melampaui kewenangannya dengan mengambil keputusan strategis sebelum forum Musko digelar. Hal ini terlihat dalam kasus Nur Afriani, calon Ketua Umum Kohati Cabang Bima, yang telah mendaftarkan diri sesuai prosedur namun justru ditolak secara sepihak.

Menurut Lestari, jika terdapat kendala dalam administrasi pencalonan, seharusnya persoalan tersebut dibawa ke forum Musko untuk diputuskan bersama. Ia menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam PDK yang memberikan kewenangan kepada SC untuk menolak pendaftaran calon.

Lebih lanjut, Lestari berharap Yulianingsi selaku pengurus Kohati dapat mencermati kembali isi PDK secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ia juga mengingatkan bahwa ketergesaan dalam bertindak berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak konstitusional.

Kritik serupa juga ditujukan kepada SC agar tidak terburu-buru dalam menetapkan keputusan tanpa dasar aturan yang jelas. Setiap langkah organisasi, menurutnya, harus berpijak pada ketentuan yang berlaku guna menghindari penyimpangan di kemudian hari.

Di akhir pernyataannya, Lestari menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional dalam organisasi. Ia juga mendorong peran aktif PAO PB HMI dalam memberikan pendidikan konstitusi kepada kader, agar seluruh anggota memahami dan menjalankan aturan organisasi secara tepat.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap mekanisme dan konstitusi organisasi merupakan fondasi utama dalam menjaga soliditas dan legitimasi kepemimpinan di tubuh Kohati. (KB-07)