Vonis Ringan Kasus Narkoba Oknum APH "Karol" Bikin Rakyat Hilang Kepercayaan! : Mana Efek Jeranya?!
Kota Bima, KB.- Rasa keadilan publik kembali dicederai oleh putusan pengadilan yang dinilai mencederai nalar sehat. Di tengah gembar-gembor perang melawan barang haram, vonis ringan yang dijatuhkan dalam sebuah kasus narkoba terutama yang melibatkan seorang Aparat Penegak Hukum (APH) Bripka Irfan alias Karol (Pecatan Polres Bima Kota): Divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, turun drastis separuh dari tuntutan JPU yang menuntutnya 14 tahun penjara karena latar belakangnya sebagai aparat penegak hukum saat kejahatan itu dilakukan. Putusan itu menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang kemarahan netizen di dunia maya
Kritik pedas salah satunya dilontarkan oleh pemilik akun media sosial Haidah Moms Abid, yang menyuarakan keresahan jutaan masyarakat. Ia mempertanyakan letak keadilan dan keseriusan aparat dalam memberantas sindikat narkoba jika pelaku yang notabene adalah penegak hukum justru mendapat perlakuan istimewa
“Katax kejahatan narkoba masuk kategori Extraordinary Crime. Tapi koq vonisx begitu ringan. Dimana letak kejahatan khususx kalo vonisx seperti itu apalagi si Carol itu yang nota Bene seorang APH,” tulis netizen tersebut dengan penuh geram, menyertakan emoji kemarahan
Komentar ini bukan sekadar keluhan biasa, melainkan representasi dari mosi tidak percaya publik terhadap institusi peradilan. Bagaimana mungkin sebuah kejahatan yang merusak masa depan bangsa dijatuhi hukuman ringan, sementara pelaku utamanya adalah seorang oknum yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum?
Publik menilai, vonis semacam ini adalah preseden buruk yang melanggengkan impunitas. Alih-alih memberikan efek jera, putusan ringan ini justru menjadi angin segar bagi para bandar dan oknum pengkhianat seragam untuk terus bermain-main dengan hukum.
“Jangan harap ada efek jera kalo vonisx seperti ini!” tegas netizen tersebut, menyuarakan alarm keras bahwa keadilan di negeri ini sedang tidak baik-baik saja
Hingga berita ini diturunkan, desakan agar Mahkamah Agung dan lembaga pengawas penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas diskriminasi vonis ini terus menggema. Rakyat menuntut transparansi: apakah hukum di negeri ini benar-benar bisa dibeli, ataukah keistimewaan hanya berlaku bagi mereka yang berseragam? (KB-03)



Tidak ada komentar