Pemprov NTB dan Kemensos Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Sosial dan Kemiskinan

 

Jakarta, KB.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial. Dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026), Kementerian Sosial bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik dan Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Supono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memaparkan berbagai pembenahan mendasar yang sedang dilakukan Kementerian Sosial, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Gus Men, sistem data bantuan sosial kini diperkuat melalui mekanisme baru di mana pengelolaan dan validasi data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional. Langkah ini dilakukan agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.

“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Men.

Selain pembenahan data sosial, Menteri Sosial juga menjelaskan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional. Proses seleksi dilakukan secara ketat berbasis data kemiskinan yang telah tervalidasi. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makan hingga layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Selain pendidikan formal, para siswa juga dibekali pembinaan karakter dan keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Bagi siswa berprestasi, pemerintah akan menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Men juga menyampaikan program pembangunan Kampung Nelayan, yang telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu bagi sekitar 100 kepala keluarga nelayan.

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungannya selain untuk bersilaturahmi juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Miq Iqbal menjelaskan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program CSR.

Intervensi dalam program Desa Berdaya dilakukan pada dua level, yaitu level keluarga dan level desa.

Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp 7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.

Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp 500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, maupun penyediaan infrastruktur dasar lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujar Miq Iqbal.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai tempat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.

Selain itu, Kemensos juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan di NTB. Setiap lokasi akan dibangun di atas lahan sekitar 1 hektare, dengan konsep permukiman nelayan terpadu yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas dan dukungan CSR sektor swasta, sehingga masyarakat nelayan yang selama ini rentan terdampak banjir rob maupun abrasi dapat direlokasi ke permukiman yang lebih layak dan aman.

“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.

Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Nusa Tenggara Barat. (KB-01/ADV).