GRIB JAYA NTB, DESAK HAKIM VONIS BERAT "BADAI NTB"
BIMA, KB.- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat
Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Nusa Tenggara Barat (NTB), Iskandar, S.Sos.,
secara tegas mendesak majelis hakim agar menjatuhkan vonis terhadap terdakwa
"Badai NTB" sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah terdakwa Uswatun
Hasanah Alias Badai NTB dinilai telah bertindak melampaui batas kewenangan,
merusak reputasi berbagai pihak, hingga mencederai marwah institusi penegak
hukum dan profesi jurnalis di Bima.Menurut, Iskandar, Selama ini, aksi yang mengatasnamakan
gerakan anti-narkoba kerap menyerang institusi kepolisian. Sejumlah personel
Polri dipampang wajahnya dalam "kloter-kloter" bandar narkoba yang
dibuat oleh Badai NTB. “Tudingan keterlibatan jaringan peredaran narkoba
disebar tanpa pernah disertai bukti yang sah,”Tuturnya.Tindakan tersebut dinilai telah melampaui kapasitas dan
kewenangan masyarakat maupun aktivis, serta mencampuri tugas aparat penegak
hukum (APH) yang berwenang dalam pemberantasan narkoba. Slogan pemberantasan
narkoba yang diusung justru diduga kuat bergeser menjadi lahan untuk mencari
keuntungan pribadi. “Kalau tidak disertai Bukti yang sah, larinya ke Fitnah dan
pencemaran nama baik, dan itu melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Sasaran Fitnah: Dari Wartawan hingga Aparat Penegak HukumDampak dari tindakan tersebut dirasakan oleh berbagai
kalangan, seperti Profesi Jurnalis yang Dilecehkan. Sejumlah wartawan turut
menjadi korban fitnah karena dituding sebagai pembeking peredaran narkoba.
Tuduhan ini dilayangkan hanya karena para jurnalis menjalankan tugas
jurnalistik memberitakan laporan polisi dari para korban "kloter"
tersebut, sehingga mereka dimasukkan ke dalam daftar "Nteli" atau
pelindung jaringan narkoba. Menurutnya, tindakan provokatif tersebut dinilai
sebagai bentuk pelecehan profesi serta upaya nyata dalam menghalangi tugas dan
fungsi jurnalistik. “Kloter-kloter yang dibuat itu kan berdasarkan seleranya dia
saja, tanpa bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan. Mana yang tidak bisa berkomunikasi
baik dengannya akan dimasukan dalam kloter, bagi yang memahami keinginannya tidak
akan terpampang wajahnya dalam kloter,” tudingnya.Dampak lain dari aksi liar jemari Badai NTB di Media Sosial,
adalah psikologi anak-anak, serta keluarga yang terpampang fotonya dalam kloter
Bandar yang dibuat Badai. “Anak-anak dari para korban kloter ini dikucilkan dan
permalukan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal, karena foto
orang tua atau keluarganya dipajang sebagai bagian dari jaringan perededaran gelap
Narkoba,” ketusnya.Fitnah Terhadap Pejabat Kejaksaan Juga pernah dibuat badai
NTB. Kasi Barang Bukti (BB) Kejaksaan Negeri Raba Bima, Inisial I juga pernah
menjadi korban fitnah dengan tudingan menggunakan narkotika di Mes Kejaksaan. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa para hakim yang
menyidangkan perkara ini pun berpotensi menjadi sasaran fitnah selanjutnya jika
putusan pengadilan tidak sejalan dengan keinginan pihak terdakwa. Desakan Keadilan: Vonis Sesuai Tuntutan JPUDPD GRIB Jaya NTB bersama elemen masyarakat mendesak majelis
hakim untuk menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan JPU, yakni ancaman 1 tahun
penjara, karena terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang
ITE. Keputusan yang tegas dinilai mutlak diperlukan agar tindakan provokatif
serupa tidak menjadi preseden buruk yang merusak ketertiban umum di daerah. “Saya
mendesak agar hakim bisa memvonis terdakwa dengan Vonis berat. Karena ada
ratusan orang yang terpampang fotonya di media social, tanpa dia sertakan bukti
yang sah atas dugaan keterlibatannya,”pinta ketua DPD GRIB tegas. (KB-03)
BIMA, KB.- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat
Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Nusa Tenggara Barat (NTB), Iskandar, S.Sos.,
secara tegas mendesak majelis hakim agar menjatuhkan vonis terhadap terdakwa
"Badai NTB" sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah terdakwa Uswatun
Hasanah Alias Badai NTB dinilai telah bertindak melampaui batas kewenangan,
merusak reputasi berbagai pihak, hingga mencederai marwah institusi penegak
hukum dan profesi jurnalis di Bima.
Menurut, Iskandar, Selama ini, aksi yang mengatasnamakan
gerakan anti-narkoba kerap menyerang institusi kepolisian. Sejumlah personel
Polri dipampang wajahnya dalam "kloter-kloter" bandar narkoba yang
dibuat oleh Badai NTB. “Tudingan keterlibatan jaringan peredaran narkoba
disebar tanpa pernah disertai bukti yang sah,”Tuturnya.
Tindakan tersebut dinilai telah melampaui kapasitas dan
kewenangan masyarakat maupun aktivis, serta mencampuri tugas aparat penegak
hukum (APH) yang berwenang dalam pemberantasan narkoba. Slogan pemberantasan
narkoba yang diusung justru diduga kuat bergeser menjadi lahan untuk mencari
keuntungan pribadi. “Kalau tidak disertai Bukti yang sah, larinya ke Fitnah dan
pencemaran nama baik, dan itu melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sasaran Fitnah: Dari Wartawan hingga Aparat Penegak Hukum
Dampak dari tindakan tersebut dirasakan oleh berbagai
kalangan, seperti Profesi Jurnalis yang Dilecehkan. Sejumlah wartawan turut
menjadi korban fitnah karena dituding sebagai pembeking peredaran narkoba.
Tuduhan ini dilayangkan hanya karena para jurnalis menjalankan tugas
jurnalistik memberitakan laporan polisi dari para korban "kloter"
tersebut, sehingga mereka dimasukkan ke dalam daftar "Nteli" atau
pelindung jaringan narkoba. Menurutnya, tindakan provokatif tersebut dinilai
sebagai bentuk pelecehan profesi serta upaya nyata dalam menghalangi tugas dan
fungsi jurnalistik.
“Kloter-kloter yang dibuat itu kan berdasarkan seleranya dia
saja, tanpa bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan. Mana yang tidak bisa berkomunikasi
baik dengannya akan dimasukan dalam kloter, bagi yang memahami keinginannya tidak
akan terpampang wajahnya dalam kloter,” tudingnya.
Dampak lain dari aksi liar jemari Badai NTB di Media Sosial,
adalah psikologi anak-anak, serta keluarga yang terpampang fotonya dalam kloter
Bandar yang dibuat Badai. “Anak-anak dari para korban kloter ini dikucilkan dan
permalukan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal, karena foto
orang tua atau keluarganya dipajang sebagai bagian dari jaringan perededaran gelap
Narkoba,” ketusnya.
Fitnah Terhadap Pejabat Kejaksaan Juga pernah dibuat badai
NTB. Kasi Barang Bukti (BB) Kejaksaan Negeri Raba Bima, Inisial I juga pernah
menjadi korban fitnah dengan tudingan menggunakan narkotika di Mes Kejaksaan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa para hakim yang
menyidangkan perkara ini pun berpotensi menjadi sasaran fitnah selanjutnya jika
putusan pengadilan tidak sejalan dengan keinginan pihak terdakwa.
Desakan Keadilan: Vonis Sesuai Tuntutan JPU
DPD GRIB Jaya NTB bersama elemen masyarakat mendesak majelis
hakim untuk menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan JPU, yakni ancaman 1 tahun
penjara, karena terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang
ITE. Keputusan yang tegas dinilai mutlak diperlukan agar tindakan provokatif
serupa tidak menjadi preseden buruk yang merusak ketertiban umum di daerah. “Saya
mendesak agar hakim bisa memvonis terdakwa dengan Vonis berat. Karena ada
ratusan orang yang terpampang fotonya di media social, tanpa dia sertakan bukti
yang sah atas dugaan keterlibatannya,”pinta ketua DPD GRIB tegas. (KB-03)

Tidak ada komentar