SDN 19 Kota Bima Kembali Bermasalah, Kali ini Soal Dana BOS

 

Kota Bima, KB.- SDN 19 Kota Bima kini Kembali menjadi sorotan Publik. Sebelumnya SDN 19 Kota Bima Dihebohkan Soal Delapan (8) Orang yang tidak bisa mengikuti TKA, lantaran data-data siswa tersebut belum terkover dalam Dapodik. DPRD Kota Bima Pun turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. DPRD Kota Bima Pun turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.

Baru selesai dengan masalah Dapodik, Kini SDN 19 Kembali menjadi Sorotan, lantaran Kepala Sekolahnya tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS. Sejumlah guru keberatan dengan sikap arogansi yang ditunjukan kepala sekolah baru tersebut, dalam pengelolaan dana BOS.

“Kami Kira dengan masuknya Kepala sekolah yang baru akan membawa perubahan baik untuk sekolah kami, ternyata malah menimbulkan masalah. Guru-guru kecewa dengan sikap kepala sekolah yang tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS,” ujar salah satu guru yang meminta Namanya tidak dosebutkan dalam berita.

Lebih lanjut guru ini menjelaskan, bahwa guru-guru sedang bermusyawarah untuk memutuskan Langkah apa yang akan mereka ambil untuk menghadapi sikap semena-mena itu. Bagaimana tidak, hak-hak guru tidak diberikan secara utuh atau “ditelep” oleh kepala sekolah.

“Hak kami sebagai guru tidak diberikan oleh kepala sekolah. Sebelumnya setiap cair Dana BOS kami mendapatkan tunjangan sebesar 600-700 ribu rupiah. Tetapi setelah kepala sekolah yang baru ini, kami hanya diberikan 100 ribu per tri wulan. Itupun masih ada Sebagian yang belum terima,” bebernya.

Para guru juga tidak diperbolehkan protes atau mempertanyakan soal penggunaan dana BOS sebanyak 147 juta rupiah. Kepala sekolah langsung mengancam akan melaporkan ke Dinas jika ada guru yang keberatan dengan keputusan yang diambil kepala sekolah tersebut.

 Hj. Suryati, S.Pd

Kepala SDN 19 Kota Bima, Hj. Suryati yang dikonfirmasi wartawan kabarbima.net via handphone Sabtu (27/6) langsung emosi Ketika mengatahui wartawan yang menghubunginya. Dirinya langsung menanyakan dari mana wartawan mendapatkan nomor teleponnya, dan untuk apa wartawan menanyakan soal Dana BOS.

“Kamu dapat nomor saya dari mana? Kamu orang Mana? Dan apa urusan wartawan soal dana BOS? Siapa guru yang melapor itu, kasih tau saya,” ujanya dengan nada tinggi.

Padahal Wartawan baru memperkenalkan diri dan tujuan untuk konfirmasi soal pengelolaan dana BOS di Sekolah yang dia pimpin, tetapi emosinya langsung tidak terkontrol setelah mengetaui wartawan mau wawancara soal Dana BOS.

“Apa Urusannya sama wartawan, wartawan tidak perlu tahu, Siapa guru yang menyampaikan informasi itu kasih tau saya. Kalau mau tanya soal Dana Bos, Silahkan tanyakan langsung ke Dinas,” tuturnya seraya menyarankan wartawan untuk menanyakan hal itu juga kepada bebarapa wartawan yang dia kenal sembari menyebutkan nama media dan wartawan, tentu saja dengan nada bicaranya yang masih tinggi.

Meski nada bicaranya masih tinggi wartawan masih berusaha mengorek informasi darinya dengan bertanya tentang penggunaan dana BOS.  Hj. Suryati Akhirnya menjelaskan meski dengan nada bicara yang masih tinggi, ia menjelaskan bahwa dana Bos digunakan untuk Prasarana dan peningkatan mutu.

“Dana Bos Digunakan Hanya untuk Prasarana dan peningkaatan mutu, tidak digunakan untuk bayar guru Honorer dan sukarela. Mereka akan dibayar Ketika mereka ada kegiatan saja, kalau mereka tidak ada kegiatan yang mereka usulkan tidak dibayarkan. Kalau mereka keberatam silahkan protes ke Dinas, karena itu sesuai dengan RKA,” jelasnya.

Ketika ditanya, selain Digunakan untuk sarana prasarana dan peningkatan mutu, apakah ada digunakan hal lain. Dirinya mengaku Sebagian besar dana bos dia gunakan untuk membeli buku sekitar 40 lebih juta rupiah. “Sudah dipakai beli buku sebanyak 40 lebih juta rupiah. Kalau mau tanya yang lain silahkan langsung tanya ke walikota,” ujarnya dengan nada tinggi dan langsung mematikan telepon.

Menurut para guru di SDN 19, Kepala sekolah ini sering menyebut dirinya dekat dengan walikota, sehingga kalau ada guru-guru yang protes soal kebijakannya dia suka mengancam akan lapor ke dinas dan walikota. (KB-03)